%20(28).jpeg)
MUSI RAWAS, Kulu-kilo.com - Pemerintah Kabupaten Musi Rawas terus berupaya untuk melakukan percepatan penurunan angka stunting di bumi lan serasan sekantenan.
Salah satu upaya tersebut ditandai dengan dilakukannya penandatanganan kesepakatan Bersama antara Bupati Mura Hj Ratna Mchmud dan Wakil Bupati Hj Suwarti bersama Forkopimda guna mendorong Penguatan Peran Remaja dalam Rangka Percepatan Penurunan Stunting yang berlangsung di Ruang Bina Praja Setda Kabupaten Mura, Selasa (9/8/2022).
Dalam sambutannya Bupati mengatakan target pencapaian penurunan stunting di Mura belum mencapai angka yang di tetapkan nasional
"Dari hasil survey menunjukkan penurunan kasus stunting di Mura masih berat karena belum mencapai sesuai target nasional yakni 24 persen, sehingga Perlu adanya kesepakatan bersama untuk memberikan penguatan peran remaja dalam rangka percepatan penurunan stunting di Mura. Saya juga mengajak saudara Forkopimda untuk bersama-sama membangun Kabupaten Mura, dalam hal ini dukungan untuk menurunkan kasus stunting, Jelas Bupati.
Lebih lanjut Bupati mengatakan, Kegiatan ini merupakan bagian dari program Bangga Kencana untuk Advokasi dan Dukungan Mitra Kerja serta Stakeholder di Kabupaten Musi Rawas.
Selain dilakukan penandatangan bersama, Bupati Mura juga mengatakan telah menyiapkan tenaga pendamping yang ditugaskan di setiap desa.
"Pemerintah telah mencanangkan pendampingan bagi keluarga berisiko stunting melalui calon pengantin, ibu hamil dan pasca persalinan. Dimana dilaporkan setiap desa terdapat minimal 1 tim. Pendampingan keluarga ini terdiri dari Bidan Desa, Kader PKK dan Kader KB," Paparnya.
Bupati berharap Kesepakatan Bersama ini tidak hanya seremonial belaka, namun menjadi spirit bersama membangun negeri dalam rangka percepatan penurunan stunting.
Untuk itu Bupati menekankan agar kegiatan penandatanganan kesepakatan bersama segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama antara Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) dengan 7 OPD terkait yakni Dinas Kesehatan.
DPPPA, Dispora, Disdik, Dinsos, DPMD, Disdukcapil dan 5 stakeholder (TP PKK, Kwarcab Gerakan Pramuka, Karang Taruna, Asosiasi Camat dan Asosiasi Kades). (Adv/sony)